Bunyi Pasal 7 B UUD 1945

Diskon 40% Spesial Buat Kamu
Coupon

Gunakan Kode Kupon CERIA dan Dapatkan Potongan 40% saat Langganan Ruang Guru 3 Bulan, 1 Semester, 1 Tahun, 1,5 Tahun dan 2 Tahun.

Ingat Ruang Guru, Ingat CERIA

( Copy kode kupon dengan Klik gambar gunting )

More Less

Bunyi Pasal 7 B UUD 1945

Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan
dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir
dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan
Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** )
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan
Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat
menerima usul tersebut. ***)

Diskon 40%
Coupon

Sudahkah anda belajar hari ini ? Ujian kenaikan kelas dan Kelulusan sudah semakin dekat. Belum lagi persiapan SBMPTN.

Yuk mulai sekarang langganan Ruang Guru Bimbel Online No.1 di Indonesia.

Ada diskon Spesial buat kamu jika daftar hari ini. Dapatkan potongan 40% dengan kode kupon CERIA

Copy kuponnya dengan klik gambar Gunting.

More Less

Baca juga Bunyi pasal 7 A

Bunyi Pasal 7 B UUD 1945

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Selamat, Anda mendapatkan diskon 40% saat langganan Bimbel Online Ruang Guru.Gunakan Kode Foucher CERIA

Ada lagi yang bisa saya bantu?
Powered by